Standar Pengumuman Informasi

Standar Pengumuman Informasi adalah pedoman yang mengatur bagaimana Pemerintah Kabupaten Kerinci mengumumkan informasi publik kepada masyarakat: melalui sarana apa, dengan bahasa dan format seperti apa, seberapa sering, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana aksesibilitasnya dijamin. Standar ini disusun berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta merupakan salah satu informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf p peraturan yang sama.

Sarana Pengumuman

Pengumuman disebarluaskan melalui sarana berikut sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2021.

Standar Bahasa dan Penyajian

Pasal 24 ayat (2) mewajibkan pengumuman disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan bahasa lokal setempat.

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah ejaan yang berlaku.
2. Disusun dengan kalimat sederhana yang mudah dipahami masyarakat umum, bukan bahasa teknis atau bahasa peraturan yang dikutip mentah.
3. Mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal Kerinci pada pengumuman yang ditujukan bagi masyarakat desa, khususnya pengumuman kebencanaan dan pelayanan dasar.
4. Menyebutkan istilah dan singkatan secara lengkap pada penyebutan pertama, disertai kepanjangannya.
5. Mencantumkan tanggal penetapan dan tanggal pemutakhiran pada setiap informasi yang diumumkan.
6. Menyertakan nama perangkat daerah penyedia informasi serta kontak yang dapat dihubungi.

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) mewajibkan pengumuman memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sekurang-kurangnya dilengkapi audio, visual, dan/atau braille.

• VisualPenyajian dengan ukuran huruf yang cukup besar, pembedaan warna yang kontras, serta tata letak laman yang dapat diperbesar tanpa merusak susunan halaman.
• AudioPenyediaan versi suara atau video bernarasi untuk pengumuman yang menyangkut keselamatan dan pelayanan dasar, serta pengumuman melalui pengeras suara pada tingkat desa.
• Teks alternatifSetiap gambar, bagan, dan infografis dilengkapi keterangan teks sehingga dapat dibaca oleh pembaca layar.
• Braille dan pendampinganPenyediaan salinan braille atau pendampingan petugas pada meja layanan informasi atas permintaan penyandang disabilitas.
• Format terbukaDokumen disediakan dalam format yang dapat dibaca mesin, bukan hanya pindaian gambar, agar dapat diakses teknologi bantu.

Waktu dan Frekuensi Pengumuman

Ketentuan Khusus Pengumuman Serta Merta

Pasal 25 melarang Badan Publik menunda pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Pemerintah Kabupaten Kerinci wajib:

1. mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang sedang terjadi;
2. mengumumkan prosedur evakuasi kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak; dan
3. menyediakan sarana penyebarluasan informasi dalam keadaan darurat yang berfungsi sepanjang waktu.

Rincian delapan unsur yang wajib dimuat dalam setiap pengumuman serta merta diuraikan pada halaman Informasi Serta Merta.

Penanggung Jawab Pengumuman

• PPID UtamaMenetapkan dan mengendalikan standar pengumuman, mengoordinasikan seluruh PPID Pembantu, serta memastikan pengumuman terbit pada kanal resmi secara serentak.
• PPID PembantuMenyiapkan, memverifikasi, dan menyampaikan bahan informasi dari perangkat daerahnya kepada PPID Utama, serta mengumumkannya pada laman perangkat daerah masing-masing.
• Dinas Komunikasi dan InformatikaMenyediakan dan memelihara sarana teknis pengumuman berupa laman, portal data, dan akun media sosial resmi.
• Atasan PPIDMelakukan pengawasan atas pelaksanaan standar ini dan menyelesaikan keberatan atas layanan informasi.

Kedudukan dalam Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 23 ayat (2) mewajibkan Badan Publik menyusun tujuh standar layanan. Standar pengumuman merupakan salah satu di antaranya.

Standar ini ditetapkan dengan Keputusan PPID Utama Kabupaten Kerinci Nomor 480/Kep.107/2020 dan ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Masukan atas pelaksanaan standar ini dapat disampaikan kepada PPID Utama Kabupaten Kerinci.

Dikelola oleh PPID Utama Kabupaten Kerinci.