Panduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memperoleh izin atau terikat perjanjian kerja dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci

Panduan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memperoleh izin atau terikat perjanjian kerja dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci, seperti pelaku usaha pemegang izin, penyedia barang dan jasa, rekanan pekerjaan konstruksi, serta penerima hibah dan bantuan sosial. Pengaduan tidak dipungut biaya dan identitas pelapor dirahasiakan.

Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal resmi Pemerintah Kabupaten Kerinci. Untuk pengaduan yang juga melibatkan oknum aparatur, gunakan Whistleblowing System.

Buka Layanan WBS 

Lapor melalui SP4N-LAPOR!

1. Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
• Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
• Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

2. Pihak yang Dapat Diadukan

• Pelaku usaha atau badan usaha pemegang izin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kerinci
• Penyedia barang dan jasa serta rekanan yang terikat kontrak dengan perangkat daerah
• Pelaksana pekerjaan konstruksi dan konsultan pengawas pada kegiatan yang dibiayai APBD
• Penerima hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci
• Pihak yang memperoleh hak pemanfaatan atau pengelolaan barang milik daerah
• Penyelenggara layanan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan perjanjian kerja sama

3. Hal yang Dapat Diadukan

• Kegiatan usaha yang dijalankan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, misalnya lokasi, jenis kegiatan, kapasitas, atau jam operasional yang menyimpang
• Tidak dipenuhinya kewajiban yang melekat pada izin, termasuk kewajiban lingkungan, ketenagakerjaan, keselamatan kerja, serta retribusi dan pajak daerah
• Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, meliputi mutu, volume, spesifikasi teknis, maupun keterlambatan penyelesaian
• Pekerjaan yang terbengkalai atau ditinggalkan sebelum selesai
• Penyalahgunaan hibah, bantuan sosial, atau bantuan keuangan yang tidak sesuai peruntukan
• Pungutan atau tarif yang melampaui ketentuan pada layanan yang diselenggarakan berdasarkan izin atau perjanjian kerja sama
• Dampak kegiatan usaha yang merugikan masyarakat, seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan prasarana umum
• Persekongkolan dengan oknum aparatur dalam memperoleh izin, kontrak, atau pembayaran

Apabila pengaduan juga menyangkut keterlibatan pejabat atau aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci, pengaduan disampaikan melalui Whistleblowing System agar ditangani sekaligus oleh Inspektorat Daerah.

4. Kelengkapan Pengaduan

1. Identitas pelapor: nama lengkap, nomor induk kependudukan, alamat, serta nomor telepon atau surel yang dapat dihubungi.
2. Identitas pihak yang diadukan: nama badan usaha atau perorangan, lokasi kegiatan, serta nomor izin, nomor kontrak, atau nama paket pekerjaan apabila diketahui.
3. Uraian kejadian yang memuat perbuatan yang diadukan, tempat kejadian, waktu kejadian, dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
4. Bukti pendukung, misalnya foto lokasi atau papan nama kegiatan, salinan dokumen, rekaman, atau keterangan saksi.
5. Pengaduan disampaikan dengan iktikad baik dan bukan berisi fitnah atau pencemaran nama baik.

5. Saluran Pengaduan

6. Alur Penanganan Pengaduan

Jangka waktu pada tahap verifikasi dan tindak lanjut mengacu pada ketentuan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan atau audit dapat berlangsung lebih lama sesuai tingkat kerumitan perkara.

7. Bentuk Sanksi bagi Pihak yang Diadukan

8. Perlindungan Pelapor

• Kerahasiaan identitas pelapor dijamin sepanjang pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporannya.
• Identitas pelapor tidak disampaikan kepada pihak yang diadukan pada saat klarifikasi maupun pemeriksaan lapangan.
• Pelapor tidak boleh dikenai tindakan balasan dalam bentuk apa pun atas pengaduan yang disampaikan dengan iktikad baik.
• Pelapor dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kontak